RAKYATINDONESIA.COM, Lampung Tengah_ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna tentang Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 dan pengesahan dua rancangan peraturan daerah (Raperda), Senin (14/05/2018).
Acara dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Ahmad Junaidi Sunardi dan dihadiri Plt Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto. Rapat juga diikuti para wakil ketua dan anggota dewan serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.
Pada rapat ini, juru bicara panitia khusus (Pansus) LKPJ, Heri Sugianto, mengatakan setelah pansus melakukan pembahasan dan pengkajian, selaku perwakilan pansus pihaknya menyampaikan beberapa apresiasi dan catatan dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih baik lagi.
Untuk hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung Tengah over target, kami sangat mengapresiasi kinerja eksekutif. Namun, perlu upaya yang lebih maksimal lagi dalam mengelola pajak restoran dan rumah makan karena jumlahnya cukup banyak, selain itu untuk sistem penarikanya harus lebih baik lagi, ujarnya dalam penyampaian hasil kajian pansus LKPJ.
Heri menambahkan di sektor pendidikan yang menelan anggaran cukup besar namun kualitas pendidikan dirasa masih belum maksimal. Pansus meminta supaya pemerintah daerah untuk melakukan upaya cepat supaya apa yang menjadi harapan dapat terwujud dengan baik. Selain itu, di Kabupaten Lampung Tengah belum bisa serentak melaksakan ujian berbasis komputerisasi.
Lalu, lanjutnya,banyak persoalan tenaga honorer di mana terdapat tenaga honor lama yang tidak mendapat upah dan sebaliknya terdapat tenaga honor yang baru namun mendapatkan upah. Selain itu juga masih ada sekolah yang tidak terawat atau masih rusak. Diharapkan eksekutif dapat memprioritaskan hal tersebut.
Untuk pendidikan anggarannya sangat besar, namun kualitasnya masih belum maksimal. Ini harus terus dikebut supaya anggaranya tidak sia-sia. Untuk ujian yang berbasis komputerisasi belum bisa maksimal, ini juga harus diprioritaskan. Kami juga menemukan adanya tega honorer lama tapi tidak mendapatkan honor, selain itu masih ada sekolah yang rusak atau tidak terawat, ini harus diprioritaskan, paparnya.
Untuk sektor pertanian, kelangkaan pupuk dan anjloknya harga komoditas yang ditanam para petani di Lampung Tengah pada waktu panen juga menjadi hal serius yang harus ditelusuri permasalahanya. Selain itu juga Petugas Pengawas Lapangan (PPL) juga tidak maksimal turun ke lapangan untuk membimbing para petani.
Selain itu, untuk ketersediaan pupuk masih menjadi persoalan para petani kita. Lalu harga hasil panen yang anjlok juga menjadi persoalan serius, hal ini harus ditelusuri lebih jauh lagi, apa kendala sebenarnya supaya pupuk tidak langka dan harga hasil panen petani bisa stabil, pungkasnya.
Menanggapi hasil pembahasan dan pengkajian Pansus LKPJ tahun Anggaran 2017 ini, Plt Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto mengatakan bahwa terkait evaluasi program di bidang pendidikan agar dapat memperbaiki kualitas.
Kami sangat sependapat, ke depan program harus sesuai target yang harus dicapai. Untuk UNBK kami menyadari baru beberapa sekolah karena keterbatasan sarana dan prasarana tidak ada komputer dan akses internet yang mendukung. Untuk itu kami sangat apresiasi dan akan kami jadikan bahan evaluasi penyusunan kegiatan di tahun depan, ujar Loekman.
Menurutnya insentif guru honor merupakan bentuk apresiasi pemda kepada para tenaga honorer yang terus berjuang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung Tengah. Terkait saran dari legislatif, Pemkab Lampung Tengah sangat terbuka dan ke depan akan dioptimalkan.
Untuk sekolah yang mengalami kerusakan, ini menjadi masukan kami. Secara bertahap akan terus dilakukan perbaikan untuk sarana dan prasaran pendidikan di Lampung Tengah, jelasnya.
Ia menambahkan, untuk persoalan bidang pertanian terkait masalah pupuk langka dan harga hasil panen yang jeblok, upaya terus dilakukan. Salah satunya untuk mengajukan penambahan kuota alokasi pupuk bersubsidi selain juga OPD terkait melakukan sosialisasi penggunaan pupuk.
Hal ini telah kami lakukan. Kami mengupayakan penambahan alokasi pupuk bersubsidi lalu melakukan sosialisasi penggunaan pupuk dan bantuan pengolahan pupuk organik. Untuk anjloknya harga hasil pertanian, Pemkab Lampung Tengah sudah melakukan MoU dengan BPPT sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis hasil bumi para petani, juga untuk menstabilkan harga jual hasil bumi kita, tandasnya.(Hengki).