Diduga Bansos Tahun 2020 Tidak Sesuai Pedoman,Anggota DPRD Lamteng Tosa Angkat Bicara

LAMPUNG TENGAH – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikembangkan menjadi bantuan sembako pada tahun 2020 di Kabupaten Lampung Tengah, dengan besaran nominal Rp 200 ribu untuk satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, diduga dijalankan tidak sesuai pedoman umum bantuan sembako yang dikeluarkan Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai.(13/04/2020.

Dari penelusuran media ini di sejumlah kecamatan, didapati sejumlah sistem yang dijalankan diduga tidak mengacu kepada pedoman umum bantuan sembako tahun 2020 ini. Sejumlah indikasi tidak dilaksanakannya pedoman bantuan sembako tahun 2020 di Kabupaten Lampung Tengah adalah posisi elektronik warung gotong royong (E-Warong) yang hanya beroperasi ketika bantuan itu cair.

Beberapa narasumber yang sempat ditemui mengungkapkan, e-warong yang ditunjuk sebagai toko atau warung sembako, tidak memiliki stok ataupun alat timbang. Hal ini tentunya kontradiktif dengan semangat pemerintah pusat tentang revolusi mental, dimana tujuan diberikannya bantuan sembako tersebut adalah untuk menurunkan tingginya angka kemiskinan di daerah.

“Kalau teknis, kami para KPM itu setiap pencairan hanya menggesek kartu di e-warong. Setelah itu, kami menunggu kabar kisaran dua minggu dari pihak e-warong soal kapan sembako itu datang. Dan selama ini setiap bantuan itu cair, kami diberitahu oleh pihak e-warong untuk menggesek kartu, serta ketika bantuan sembako datang. Umumnya, jeda dari kami gesek lalu mengambil sembako itu dua mingguan,” jelas salah seorang KPM di Kampung Depokrejo, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, yang enggan disebutkan namanya.

Diuraikannya, sejak bergulirnya bantuan sosial BPNT mulai 2017 lalu, untuk Kabupaten Lampung Tengah, soal pengadaan sembako dan pendistribusiannya memang terkesan sudah tersistematis.

“Dari 2017 itu ya memang sudah begitu pak. Kami wong cilik ini kan tidak paham soal pedoman atau petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan program itu. Diberi bantuan semacam itu saja kami sudah sangat senang. Karena perekonomian kami dapat terbantu,” imbuhnya.

Senada, Yanto, warga Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, mengungkapkan, jika mengacu pada pedoman bantuan sosial BPNT yang dikembangkan menjadi bantuan sembako pada tahun ini, e-warong seharusnya memiliki stok bahan pangan, dengan dukungan pemasok yang bersifat stabil. Dengan begitu, para KPM dapat memilih sembako yang dibutuhkan.

“Kalau selama ini kan semuanya sudah ditentukan. Kami KPM tidak bisa milih sembakonya. Jadi ketika sudah menggesek kartu di e-warong, jeda dua sampai tiga minggu kemudian, paket sembako berupa 10 kilogram (kg) beras, 15 butir telur, 1 kg kentang, 1/2 kg kacang hijau, dan buah pir, kami ambil di e-warong. Semacam sudah dibuat paket gitu mas,” paparnya.

Sementara, salah satu pengelola e-warong di Kampung Depokrejo, Kecamatan Trimurjo, mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan proses distribusi bantuan sembako sesuai petunjuk dari pendamping BPNT kecamatan.

“Kalau e-warong di lingkungan kami di Depokrejo ini tidak pernah ada persoalan mas. Jadi, setelah KPM melakukan penggesekan kartu, mereka kami hubungi kembali ketika barang datang. Dan warung kami tetap beroperasional normal. Setiap hari buka. Karena ini usaha keluarga kami,” ungkap Resti, salah seorang pengelola e-warong di Kampung Depokrejo.

Meski demikian, Resti membenarkan jika sembako yang diterima pihaknya dari pihak ketiga, dalam hal ini terungkap atas nama PT. Mubarokah Jaya Makmur (MJM), sudah dalam bentuk paket, berupa beras, kentang, kacang hijau, telur dan buah pir.

“Teknisnya, setelah KPM menggesek kartunya pada alat yang ada pada kami, dana tersebut langsung masuk ke rekening PT. MJM. Baru setelah itu barang datang ke warung kami, dan bisa didistribusikan ke KPM yang ada di bawah naungan e-warong kami,” tandasnya.(Red).