Ketua BP2MI Benny,Akan Menindak Tegas Kepada Penyalur P3MI ilegal

RAKYATINDONESIA.CO.ID KOTAGAJAH– Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdani menghadiri deklrasi dukungan Program Pembebasan Biaya Penempatan (PPBP) bagi Pekerja Migran Indonesi (PMI) di Kecamatan Kotagajah, Lampung Tengah (Lamteng), Senin (22/3/2021).

Kegiatan yang berlansung di kantor Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) LN- Bintang Indo Corpora Kampung Kotagajah, Kecamatan Kotagajah itu dihadiri oleh Anggota Komisi VIII DPR- RI I Komang Koheri, Anggota DPRD Lampung I Ketut Dewi Nadi, Kepala LPKS – LN Bintang Indo Corpora Dodi Suardi, Camat Kotagajah Muliwan, Kapolsek Punggur Iptu. Mualimin,
Kakam Kotagajah Ahmadi, Kepala LPKS se-Lamteng serta seluruh calon pekerja migran.

Pada kesempatan itu, Benny mengatakan bahwa BP2MI akan memberikan sanksi tegas terhadap Perusahan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) atau perusahaan penyalur tenaga kerja yang tidak memiliki ijin resmi.

Sebab, menurut Benny BP2MI memiliki kewenangan dalam merekomedasikan Kementrian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) untuk memutus sistem koneksi perusahan-perusahan yang melanggar tersebut.

“Yang pasti BP2MI sesuai kewenangannya merekomendasikan kepada Kemnaker dan menjadi kewenangan mereka untuk menjatuhkan saksi dalam hal penghentian sementara, kemudian kita tunda layanan, sistem koneksi antara perusahan dengan BP2MI di hentikan atau pada keputusan yang sangat berat yaitu mencabut ijin,” ungkapnya

Sebenarnya, kata Beni, pihaknya menginginkan kewenangan sepenuhnya ada di BP2MI agar dapat bergerak cepat dalam menindak lanjuti temuan-temuan yang ada di lapangan. Dimana menurut dia, banyak sekali P3MI yang berperan ganda dan bermain dibawah tanah (Ilegal)

“Tapi intinya, pemerintah bertanggung jawab dalam hal ini BP2MI untuk mencetak para calon pekerja yang memiliki keahlian dibidang yang mereka pilih, keterampilan dan kampuan berbahasa, sehingga mereka bisa di kategorikan memenehuhi kualifikasi kompetensi,” ujarnya.

Dalam pasar kerja global yang sangat terbuka, Lanjut Beni, Indonesia sudah memiliki keunggulan intitut dan disiplin. Tinggal bagaimana keahlian dan keterampilan, serta kemampuan berbahasa yang harus diperkuat.

“Nah ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh BP2MI, karena mandat undang-undang menugaskan juga pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jadi perlu bersinergi, dan tentu dukungan dari parlemen juga sangat dibutuhkan untuk mencari tau problematika dilapangan yang dihadapi oleh pekerja migran kita, dan apa yang akan dilakukan bagi mereka yang memenuhi kualifikasi kompetensi. Tentunya ini membutuhkan sinergi antara BP2MI pusat Kemenlu, Pemda serta Parlemen,” jelasnya.

Ditegaskannya, saat ini perang total melawan mafia sedang gencar dilakukannya. Dimana didalam 10 bulan sudah sebanyak 14 kali pihaknya melakukan penggrebekan terhadap perusahan penyalur pekerja ilegal dan kurang lebih dari 600 calon pekerja migran yang diselamatkan.

“Saya imbau kepada seluruh masyarakat. Kalau ada masyarakat yang bisa memberikan bocoran dimana ada penampungan ilegal yang akan diberangkatkan bisa langsung laporkan kepada kami dan akan segera kami tindak tegas,” pungkasnya(Red).