RakyatIndonesia.co.id – Pemerintah memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk triwulan II tahun 2025 akan menggunakan data terbaru dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, tanpa ada lagi celah kesalahan dalam pendataan.
Gambar Istimewa: kompas.tv
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa proses transisi ke penggunaan DTSEN sedang berlangsung dan ditargetkan rampung pada bulan Mei. “Kemungkinannya Mei dengan DTSEN, dengan data yang terbaru,” ujarnya saat ditemui di Jakarta.
Uji Petik Sedang Berlangsung: Fokus pada Desil 1 dan 2
Saat ini, Kementerian Sosial tengah melakukan uji petik terhadap data calon penerima bansos yang tercantum dalam DTSEN, terutama yang berada di kategori desil 1 dan 2, atau kelompok masyarakat berpenghasilan terendah. Uji petik ini penting untuk menyaring data yang tidak akurat dan memperbaiki ketimpangan dalam distribusi bantuan.
Menurut Saifullah, dua jenis kesalahan utama menjadi perhatian dalam proses evaluasi ini, yaitu inclusion error (orang yang seharusnya tidak menerima bantuan tetapi masuk dalam daftar) dan exclusion error (orang yang layak menerima bantuan namun justru tidak tercantum).
“Apakah nanti ada yang keluar terus? Ada. Jadi ada yang exclusion error, ada yang inclusion error. Ada yang mereka keluar nggak dapet lagi, tapi ada yang sebelumnya nggak dapet akan dapat,” ungkapnya.
Evaluasi Ketat dan Target Graduasi Penerima Bansos
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus memperketat evaluasi terhadap penerima bansos yang sudah berjalan. Tujuannya jelas: memastikan bahwa pemberian bansos maksimal hanya lima tahun, kecuali untuk kelompok tertentu seperti lansia dan penyandang disabilitas yang memang tidak lagi produktif.
“Kalau mereka lansia atau penyandang disabilitas, itu kami maklum. Tapi kalau mereka sehat, apalagi di usia produktif, tentu sayang. Makanya kami alihkan ke program pemberdayaan, bantuan modal, pelatihan-pelatihan,” ujar Saifullah.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap bisa mendorong terjadinya graduasi — proses di mana penerima bansos menjadi mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
Program Pemberdayaan Jadi Prioritas
Kementerian Sosial kini semakin gencar mengarahkan kelompok masyarakat produktif ke dalam program-program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha mikro, dan pembinaan kewirausahaan. Langkah ini dianggap lebih berkelanjutan ketimbang sekadar memberikan bantuan tunai yang bersifat konsumtif.
“Masa cuma nunggu bansos aja?” celetuk Saifullah, mengkritisi masyarakat yang terlalu bergantung pada bantuan tanpa upaya meningkatkan kapasitas diri.
Dengan penggunaan data terbaru DTSEN pada Mei 2025, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran, adil, dan efisien. Kesalahan data yang selama ini menjadi hambatan diharapkan bisa diminimalisasi. Lebih dari sekadar bantuan, langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya, bukan hanya penerima tetapi juga pelaku pembangunan. Upaya ini bukan hanya soal akurasi data, tetapi tentang transformasi sosial jangka panjang.
