RakyatIndonesia.co.id – Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan penghapusan sistem kuota impor untuk komoditas penting yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat luas. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan terbuka bagi semua pelaku usaha.
Gambar Istimewa: prakata.com
Dalam forum Sarasehan Ekonomi Nasional yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4), Presiden Prabowo menyampaikan bahwa sistem kuota selama ini justru membuka peluang terjadinya ketimpangan serta monopoli. Oleh karena itu, mekanisme tersebut harus dihapus agar tidak menjadi penghambat dalam proses distribusi barang penting di dalam negeri.
“Saya sudah perintahkan untuk hilangkan kuota-kuota impor, terutama untuk barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Presiden dengan nada tegas di hadapan para pelaku industri dan pejabat tinggi negara.
Menurut Prabowo, penghapusan kuota bukan sekadar keputusan teknis, melainkan langkah strategis untuk merampingkan birokrasi, membuka peluang yang lebih adil bagi semua pihak, serta memastikan ketersediaan pasokan yang stabil di pasar domestik.
Impor Bebas, Asal Transparan dan Bertanggung Jawab
Prabowo juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak berarti membuka keran impor secara liar, melainkan memberikan kesempatan setara kepada siapa saja yang mampu dan memiliki kapabilitas. Tidak ada lagi penunjukan eksklusif kepada perusahaan tertentu untuk menguasai jalur impor, sebagaimana kerap terjadi dalam sistem kuota sebelumnya.
“Siapa yang mau impor, silakan. Tidak ada lagi penunjukan A, B, atau C saja yang boleh. Kita buka persaingan,” tegasnya.
Salah satu komoditas yang disorot dalam kebijakan ini adalah daging, yang selama ini menjadi isu rutin menjelang bulan Ramadan dan hari raya. Prabowo meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk mempermudah izin impor guna memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga di pasar.
Fokus pada Pertumbuhan dan Lapangan Kerja
Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan pandangannya bahwa sektor swasta dan pengusaha memiliki peran vital dalam mendongkrak ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan ekosistem yang mendukung dunia usaha, termasuk lewat kebijakan perdagangan yang berpihak pada pertumbuhan.
“Pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Mereka harus diberi ruang. Tapi, tentu harus bayar pajak dengan benar juga,” tambahnya.
Kebijakan ini juga diharapkan mampu memacu investasi dan memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim bisnis di Indonesia. Menurut Prabowo, selama pemerintah menjamin keadilan dan transparansi, pelaku usaha tidak akan ragu untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional.
Tindak Tegas Hambatan dan Penyelundupan
Selain kuota impor, Prabowo juga menyoroti isu krusial lainnya seperti penyelundupan dan hambatan di sektor bea cukai yang kerap menjadi momok dalam dunia perdagangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan-segan mengambil tindakan jika menemukan pelanggaran atau penyimpangan di lapangan.
“Kalau ada implementasi yang tidak bagus, langsung laporkan. Pemerintah akan bertindak cepat,” serunya.
Presiden juga menyampaikan apresiasi terhadap masukan-masukan dari para pelaku usaha yang hadir dalam acara tersebut. Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan sektor swasta tetap terbuka demi terciptanya kebijakan yang lebih adaptif dan solutif.
Menuju Indonesia yang Lebih Kompetitif
Kebijakan penghapusan kuota impor yang diumumkan Presiden Prabowo bukan sekadar perubahan teknis, melainkan bagian dari transformasi ekonomi nasional menuju sistem yang lebih adil, terbuka, dan kompetitif. Dengan memberikan akses yang setara bagi semua pelaku usaha dan memberantas praktik tidak sehat dalam perdagangan, pemerintah menunjukkan komitmen serius untuk memperkuat fondasi ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat. Jika implementasinya berjalan konsisten, langkah ini bisa menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju Indonesia sebagai kekuatan ekonomi regional yang disegani.
