Jakarta – Pemerintah Indonesia bergerak cepat menanggapi kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menaikkan tarif impor hingga 32 persen terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini dinilai dapat mengganggu neraca perdagangan dan mengancam daya saing produk ekspor Tanah Air di pasar Amerika.
Gambar Istimewa: kalbarnews.co.id
Sebagai respons, pemerintah mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC guna membuka jalur diplomasi dan negosiasi langsung dengan pihak Gedung Putih. Langkah ini bukan hanya bentuk protes diplomatik, melainkan juga strategi menyeluruh untuk mencari titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Kami telah menyusun berbagai langkah negosiasi menyusul laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang menjadi dasar kebijakan baru Pemerintah AS,” tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam siaran pers resmi, Jumat (4/4/2025).
Tak hanya fokus pada hubungan bilateral, pemerintah Indonesia juga bergerak di level regional dengan menggandeng Malaysia selaku Ketua ASEAN. Tujuannya adalah menyusun respon bersama dari 10 negara Asia Tenggara yang turut terdampak oleh tarif baru tersebut.
“Seluruh negara ASEAN mengalami dampak dari kebijakan ini. Kami sudah menjalin komunikasi aktif dengan Malaysia untuk menyusun langkah kolektif,” lanjut pernyataan dari Kemlu RI.
Langkah Strategis dari Dalam Negeri
Di dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menyiapkan berbagai kebijakan strategis dan deregulasi. Fokus utamanya adalah menyederhanakan hambatan-hambatan regulatif, terutama yang berkaitan dengan Non-Tariff Barrier (NTB).
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing nasional, menjaga kepercayaan investor, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
“Kami akan terus memperbaiki iklim investasi dan mendorong penciptaan lapangan kerja secara luas,” tegas Kemlu RI.
Produk Ekspor RI Terancam
Kenaikan tarif dari AS diperkirakan akan berdampak langsung pada sejumlah produk unggulan ekspor Indonesia, seperti:
-
Elektronik
-
Tekstil dan produk tekstil
-
Alas kaki
-
Minyak sawit (palm oil)
-
Karet
-
Furnitur
-
Udang dan produk perikanan laut lainnya
Pemerintah berkomitmen untuk melakukan kajian mendalam atas dampak tarif baru ini terhadap sektor-sektor tersebut serta terhadap perekonomian nasional secara menyeluruh.
“Kami tidak tinggal diam. Langkah-langkah mitigasi dampak negatif akan kami ambil demi melindungi kepentingan nasional,” imbuh Kemlu RI.
Trump dan “Hari Pembebasan”
Tarif baru ini diumumkan langsung oleh Donald Trump dalam sebuah acara bertajuk Make America Wealthy Again di Rose Garden, Gedung Putih. Dalam pidatonya, Trump menyebut pengumuman ini sebagai “Hari Pembebasan” untuk Amerika.
Trump berargumen bahwa selama ini AS dirugikan oleh praktik dagang yang tidak adil, dan kini saatnya untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Tak tanggung-tanggung, sekitar 60 negara dikenai tarif timbal balik berdasarkan kebijakan ini.
Indonesia berada di peringkat kedelapan dalam daftar negara yang terkena imbas tarif, dengan besaran kenaikan sebesar 32 persen. Negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia (24%), Kamboja (49%), Vietnam (46%), dan Thailand (36%) juga masuk dalam daftar.
Tarif baru yang diberlakukan Amerika Serikat bukan hanya tantangan bagi perekonomian Indonesia, tetapi juga alarm bagi negara-negara berkembang lainnya. Langkah cepat pemerintah melalui negosiasi, kolaborasi regional bersama ASEAN, serta penataan ulang regulasi domestik menjadi strategi utama dalam menghadapi dinamika dagang global ini.
Ke depan, keberhasilan Indonesia dalam merespons kebijakan proteksionis seperti ini akan sangat ditentukan oleh kekuatan diplomasi ekonomi, fleksibilitas kebijakan dalam negeri, serta kemampuan mempertahankan daya saing ekspor nasional di tengah tekanan global.
