RakyatIndonesia, Fraksi PKB DPR RI menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu di Indonesia. Sistem pemilu yang dinilai mahal dan kompleks menjadi alasan utama di balik usulan ini. Menurut anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI, Indrajaya, biaya tinggi dan kerumitan sistem pemilu menjadi tantangan besar bagi penyelenggaraan pesta demokrasi di Tanah Air.
Kerumitan Regulasi Pemilu
Indrajaya menjelaskan bahwa kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia berakar pada regulasi yang terpisah untuk setiap jenis pemilu. Undang-Undang Pemilu yang mengatur pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka. Sementara itu, Undang-Undang Pilkada mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung.
Gambar Istimewa : kompas.com
“Ini kerumitan pertama, sama-sama pemilu, tapi harus diatur dengan undang-undang berbeda, sistem berbeda, dan anggaran berbeda, padahal penyelenggaranya sama,” ujar Indrajaya dalam keterangan resminya pada Senin (16/12/2024).
Biaya Pemilu yang Membengkak
Tingginya biaya pemilu juga menjadi sorotan. Pilkada 2024, misalnya, membutuhkan anggaran sebesar Rp 37,4 triliun yang bersumber dari 40 persen APBD dan 60 persen APBN. Sementara itu, anggaran untuk Pileg dan Pilpres mencapai Rp 71,3 triliun. Dana tersebut belum termasuk tambahan biaya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang harus digelar di 287 TPS di 20 provinsi.
Indrajaya juga menyoroti kemungkinan tambahan anggaran jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran. “Beruntung Pilpres 2024 hanya satu putaran. Jika dua putaran, negara harus menggelontorkan tambahan anggaran sebesar Rp 38,2 triliun,” jelasnya.
Kenaikan Anggaran Pemilu dari Tahun ke Tahun
PKB mencatat bahwa anggaran pemilu terus mengalami kenaikan signifikan setiap lima tahun. Pada Pemilu 2004, anggaran mencapai Rp 13,5 triliun, kemudian melonjak menjadi Rp 47,9 triliun pada 2009. Anggaran tersebut terus meningkat menjadi Rp 21,7 triliun pada Pemilu 2014, Rp 24,8 triliun pada Pemilu 2019, hingga akhirnya mencapai Rp 71,3 triliun pada Pemilu 2024.
“Ini menjadi alasan kami mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap dana pemilu agar tidak menimbulkan kecurigaan,” tegas Indrajaya.
Efisiensi Anggaran dan Pemilu Melalui DPRD
PKB juga mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD guna menghemat anggaran. Menurut Indrajaya, penghematan ini dapat dialokasikan untuk program prioritas lain, seperti Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025 dan tambahan anggaran kesejahteraan guru ASN dan non-ASN yang mencapai Rp 81,6 triliun dalam APBN 2025.
Evaluasi Demi Masa Depan Demokrasi
Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu bukan hanya untuk menekan biaya, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan. “Jika anggaran pemilu dapat dihemat, maka kebutuhan anggaran lainnya untuk membangun bangsa dapat lebih mudah dipenuhi,” pungkas Indrajaya.
PKB berharap langkah evaluasi ini mampu menciptakan sistem pemilu yang lebih sederhana, efisien, dan transparan. Dengan begitu, pesta demokrasi di Indonesia tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
