RakyatIndonesia, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur organisasinya. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk respons terhadap kasus judi online (judol) yang mencoreng nama baik instansi tersebut setelah melibatkan sejumlah pegawainya. Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menegaskan komitmen kementeriannya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan integritas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Komdigi.
Gambar Istimewa : akamaized.net
“Ini adalah momen penting bagi kami. Bukan sekadar memperingati Hari Anti Korupsi, tetapi juga merefleksikan komitmen kami dalam memberantas korupsi secara menyeluruh,” ujar Meutya dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Jakarta Barat, Selasa (17/12).
Digitalisasi dan Penguatan Integritas
Perubahan yang diterapkan oleh Komdigi tidak hanya fokus pada digitalisasi, tetapi juga pada penguatan integritas SDM. Meutya menekankan bahwa meski teknologi terus berkembang, faktor manusia yang berintegritas tetap menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menyerukan seluruh jajaran Komdigi untuk bersatu dan memperbaiki kinerja instansi demi menciptakan sistem organisasi yang lebih baik di tahun 2025.
Kasus judi online yang melibatkan 11 pegawai Komdigi menjadi titik balik yang menggemparkan. Para pelaku diduga terlibat dalam perlindungan terhadap lebih dari 1.000 situs judi online agar tidak diblokir. Insiden ini tidak hanya menimbulkan kerugian moral, tetapi juga memaksa kementerian melakukan audit mendalam terhadap SDM dan sistem internalnya. Bahkan, proses rekrutmen kini diperketat setelah munculnya fakta bahwa salah satu pelaku adalah lulusan SMK yang berhasil menjadi staf ahli.
Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan penggeledahan di kantor Komdigi terkait kasus ini. Hasil penyelidikan menunjukkan adanya celah dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang.
“Kami akan mengevaluasi seluruh proses rekrutmen serta mengaudit sistem internal di Komdigi. Banyak pelajaran berharga yang kami peroleh dari insiden ini,” tegas Nezar.
Komdigi kini tengah mengupayakan perbaikan menyeluruh. Perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Komdigi merupakan salah satu langkah awal dalam reformasi organisasi ini. Selain itu, penataan ulang direktorat jenderal beserta para pejabatnya juga menjadi prioritas untuk menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.
Komitmen untuk Transparansi
Reformasi di Komdigi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan transparan. Langkah ini mencerminkan dedikasi Komdigi dalam menjaga integritas dan profesionalisme di tengah gempuran era digital.
Dengan momentum ini, Komdigi berharap dapat memulai babak baru dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terutama di bidang komunikasi dan digital. Harapannya, reformasi ini tidak hanya menghilangkan potensi masalah di masa depan, tetapi juga menjadikan Komdigi sebagai contoh kementerian yang tanggap dan berintegritas tinggi.
